Konstruksi

Kegiatan di sektor konstruksi cenderung bersifat padat karya dan padat modal, sehingga seiring dengan ramainya kegiatan konstruksi yang sedang berlangsung semakin banyak pula tenaga kerja yang terlibat serta perputaran uang di daerah tersebut. Situasi ekonomi yang kondusif di suatu daerah juga ditandai dengan geliat sektor konstruksinya, karena pembangunan konstruksi umumnya melibatkan penanaman modal dari pihak luar untuk jangka waktu yang relatif lama.

Pelaku usaha jasa konstruksi di Kota Sukabumi yang tercatat pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) berjumlah 179, sebagian besar memiliki kualifikasi Gred 2 (61%) sehingga dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan batasan nilai pekerjaan maksimal Rp 300 juta. Sementara yang berstatus Gred 3 sebanyak 30% yakni mampu mengerjakan pekerjaan dengan nilai sampai dengan RP 600 juta. Gred 4 yang memiliki batasan nilai pekerjaan sebesar Rp 1 milyar ada sebanyak 7 persen dan terakhir kategori Gred 5 sebanyak 2 persen memiliki kualifikasi batasan nilai pekerjaan Rp 1 milyar hingga Rp 10 milyar.

Pelaksanaan kegiatan konstruksi harus sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku, diantaranya memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Rumah tinggal yang termasuk dalam kelompok sarana tempat tinggal tercatat sebagai jenis surat yang paling banyak dikeluarkan. Izin untuk pembangunan sarana ekonomi seperti ruko, gudang, toko, kantor swasta juga cukup banyak dikeluarkan, yaitu mencapai 28,7% dari keseluruhan surat yang diterbitkan.